PERTEMUAN
BILATERAL. Presiden Joko Widodo (kanan) mendampingi Perdana Menteri
Malaysia Najib Razak menyampaikan keterangan pers saat kunjungan
kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 1 Agustus. Foto oleh Puspa
Perwitasari/ANTARA
JAKARTA, Indonesia - Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Senin sore, 1
Agustus menggelar pertemuan forum konsultasi bilateral dengan Perdana
Menteri Malaysia, Najib Razak. Ini menjadi pertemuan bilateral pertama
di Jakarta setelah keduanya sempat bertemu pada tahun lalu di Istana
Bogor untuk membahas mengenai kabut asap.
Dalam pertemuan bilateral itu, Indonesia membahas mengenai 3 isu
utama yakni penetapan batas wilayah, kerja sama keamanan di perairan
Sulu dan sekitarnya serta kerja sama perlindungan warga negara Indonesia
(WNI).
Mengenai isu perbatasan, kedua negara telah menyelenggarakan 29
perundingan teknis batas maritim dimulai dari tahun 2005 hingga awal
2016. Perundingan teknis darat diselenggarakan pada tanggal 15-17 Maret
di Jakarta.
“Untuk mempercepat proses perundingan perbatasan maritim itu,
Indonesia dan Malaysia telah menunjuk Utusan Khusus (special envoy) yang
ditunjuk oleh kedua kepala pemerintahan pada bulan Juli 2015. Malaysia
menunjuk Tan Sri Mohd. Radzi Abdul Rahman, sedangkan Indonesia memilih
Duta Besar Eddy Pratomo,” ujar Kementerian Luar Negeri melalui
keterangan tertulis yang diterima Rappler pada Senin, 1 Agustus.
Sementara, isu keamanan di wilayah perairan Sulu menjadi perhatian
kedua negara, karena warga Indonesia dan Malaysia menjadi korban
penculikan kelompok bersenjata Abu Sayyaf (ASG).
Sebanyak 5 warga Malaysia kembali diculik oleh
ASG pada tanggal 18 Juli di perairan Lahad Datu. Walau diklaim sempat
menjadi perairan yang aman, namun adanya tumpang tindih klaim
menyebabkan ASG bisa menculik di area tersebut.
Di area itu pula
3 WNI diculik pada Sabtu malam, 9 Juli. Sebelumnya, 7 WNI sudah diculik pada bulan Juni lalu.
“Malam ini Pak Menhan sudah berangkat ke Bali. Menhan Malaysia pun
sudah bertolak ke Bali untuk melakukan pertemuan trilateral. Ini
merupakan turunan dari apa yang kami lakukan di Yogyakarta pada tanggal 5
Mei lalu,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mendampingi
Presiden Jokowi bertemu PM Najib di Istana Negara pada Senin, 1 Agustus.
Sebelumnya sempat dijadwalkan pertemuan trilateral di Kuala Lumpur
namun batal terlaksana. Retno berharap Standar Operasi Prosedur (SOP)
dari patroli bersama ini bisa segera terealisasi.
Lalu, apa realisasi dari SOP tersebut? Mantan Duta Besar Indonesia
untuk Kerajaan Belanda itu menjelaskan selama ini yang dibahas adalah
penetapan koridor-koridor bagi militer ketiga negara untuk berlayar.
“Dengan adanya penetapan koridor-koridor tersebut, maka akan lebih memudahkan kami untuk menjaga keamanannya,” tutur Retno.
Sementara, penempatan pasukan penjaga militer di setiap kapal yang
berlayar, kata Retno masih harus dipertimbangkan. Retno mengatakan
sebelum penempatan pasukan militer itu terealisasi, ketiga negara juga
harus mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Maritim
Internasional (IMO) dan aturan internasional lainnya.
Perlindungan terhadap WNI menjadi salah satu fokus utama yang juga
dibahas oleh kedua pemimpin negara. Hal ini tidak mengherankan sebab
berdasarkan data dari Kemlu, saat ini terdapat 1.393.819 WNI di Negeri
Jiran. Mereka bermukim di sana sebagai pelajar, tenaga kerja dan turis.
Belum lagi terdapat ratusan WNI yang terancam hukuman mati di
Malaysia. Sebagian besar dari mereka juga akibat terlibat kasus
narkotika.
“Saya setuju dengan ide Bapak Presiden tadi menyangkut isu menyangkut
perlindungan tenaga kerja. Mereka harus dikirim melalui jalur resmi dan
perlu didata jika bekerja di Malaysia. Selain itu, mereka juga perlu
meningkatkan kemampuannya,” ujar Najib ketika memberikan keterangan pers
di Istana Negara.
Sebagai tindak lanjut, kata Najib, kelompok kerja kedua Menteri
Tenaga Kerja diminta untuk bertemu dan mendiskusikan hal tersebut.
Kedua pemimpin negara kemudian meneken dua dokumen kerja sama di
bagian akhir forum konsultasi tahunan. Kedua dokumen itu yakni
perjanjian negara tuan rumah bagi sekretariat dewan negara-negara
produsen minyak sawit dan perjanjian ASEAN Banking Integration Framework
antara OJK dengan Bank Negara Malaysia.
Najib akan berada di Indonesia hingga hari Rabu. Pada Selasa, 2
Agustus, dia turut menjadi pembicara kunci dalam forum Forum Dunia
Ekonomi Islam (WIEC) di Jakarta Convention Centre (JCC).